topmetro.news – Abang betor (beca bermotor), para penyapu jalan, guru honorer, dan komunitas lainnya yang belum memiliki rumah bisa, mendapatkannya secara komunitas. Dan ini dinamakan rumah komunitas.
Demikian dikatakan Kadis Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Sumut Ida Mariana kepada wartawan, Jumat (20/9/2019). “Ini program yang paling baru. Merupakan ‘pilot project’ untuk Sumut. Pembangunannya berbasis komunitas,” ucapnya.
Dilanjutkan Ida bahwa berbasis komunitas di sini artinya bahwa rumah ini akan dibangun minimum ada 50 orang di komunitas tersebut. “Misalnya untuk Sumut, ada 50 abang betor, maka kita akan bangun 50 rumah untuk mereka. Begitu juga jika ada 50 orang penyapu jalan, buruh bangunan maupun honorer yang belum punya rumah, kita bangunkan secara gratis,” sebutnya.
Lahan Komunitas
Syarat dibangunnya rumah komunitas ini salah satunya adalah para komunitas tersebut harus menyiapkan lahannya. Dinas Perkim Sumut akan membantu para komunitas dengan memfasilitasi mereka ke pihak perbankan. “Jadi kita fasilitasi mereka agar dapat kredit lahannya maksimal Rp20 juta. Kreditnya dalam waktu lima tahun dengan bunga yang terjangkau. Jadi sangat tidak memberatkan mereka,” ucapnya.
Setelah ada lahannya, pemerintah akan membangun rumahnya. Pemerintah menganggarkan Rp35 juta untuk per satu unit rumah. Sisanya juga tetap ada swadaya masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan ‘ground breaking’ untuk program rumah komunitas ini. Di Sumut jumlah yang sudah pada tahap penjajagan untuk pembangunan rumah komunitas ini ada sekitar 277 rumah,” sebut Ida.
Sebanyak 277 rumah komunitas ini akan dibangun di Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Batubara, dan Padangsidimpuan. “Jadi kalau ada abang betor, buruh bangunan, honorer maupun penyapu jalan yang belum memiliki rumah, bisa bentuk komunitas kita bangunkan rumah gratis,” kata Ida yang juga menyebutkan bahwa ini juga merupakan salah satu pencapaian dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeckshah.
Rumah Layak Huni
Selain program ini, ia juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga berkontribusi membantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membangun rumah layak huni untuk warga di Sumut.
Saat ini pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan akan membangun 10.850 rumah layak huni di Sumut. Dari Pemprovsu, Dinas Perkim telah menganggarkan membangun 540 rumah layak huni. Sementara untuk mencapai pembangunan 150 ribu rumah layak huni dalam waktu lima tahun, peran pemkab dan pemkot sangat dibutuhkan.
“Ini yang kita harapkan dari pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak hanya menerima bantuan saja. Untuk menjadikan Sumut ini bermartabat, warganya harus punya rumah yang layak,” katanya.
reporter | Erris JN
